KUDUS - Kepala sekolah SMK PGRI 2 Kudus diduga membuat laporan pertanggung jawaban (LPj) fiktif. Hal itu terkait anggaran dana Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem). Minggu (14/1/2024).
Dana Afirmasi Pendidikan Menengah ( Adem) adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kantor kementrian pendidikan. Dugaan laporan pertanggung jawaban fiktif yang dilakukan kepada sekolah SMK PGRI 2 terungkap ketika pihak ketiga sub partner SMK PGRI 2 buka suara.
Pada bulan Januari 2022 pihak ketiga sebagai partner SMK PGRI 2 Kudus dimintai bantuan oleh kepala sekolah SMK PGRI 2 Kudus untuk mengusahankan supaya biaya hidup atau biaya operasional anak anak Papua yang ada di sekolahan tersebut bisa dibantu dulu, karena kondisi keluarga siswa sekolah minim, disebabkan masih terjadi pandemi virus covid 19.
Atas permohonan kepala sekolah SMK PGRI 2 Kudus waktu itu, maka pihak ke tiga menyanggupi dan memberikan bantuan keuangan untuk biaya hidup dan operasional 13 siswa selama tiga bulan.
Dan pada awal bulan April siswa Papua yang ada di asrama pihak ketiga dipindah ke kost atas tindakan itu maka pihak ketiga yang dihubungi awak media terkait biaya operasional untuk membiayai 13 anak dari Papua selama tiga bulan tersebut, namun saat dikonfirmasi, biaya tersebut juga belum dibayar.
Menurut keterangan Drs Sunarto selaku Kepala bidang pendidikan khusus Dinas Pendidikan Provinsi mengatakan pihaknya akan cek ulang kebenarannya.
"Kita akan cek ulang atas kebenarannya, dan apabila memang bener ditemukan kebenarannya, maka yang bersangkutan akan terkena sanksi atas perbuatannya," kata Sunarto saat dihubungi via telepon.(10/1/2024)
Setelah dilakukan investigasi oleh beberapa media, diduga laporan keuangan penggunaan dana Adem mulai bulan Januari sampai Maret 2022 tidak dibuat oleh kepala sekolah SMK PGRI 2 Kudus. (Fzn)
Tags:
Pendidikan
